Mapping Permasalahan PNPM-DTK Kab. Poso

BLM Kabupaten

  • Bidang Infrastruktur
    • Kegiatan Infrastruktur yang dibiayai oleh BLM Kabupaten untuk siklus I dan II tersebar di 9 (sembilan) kecamatan lokasi program; dalam pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan oleh Pihak ke III (Kontraktor) dengan sistim Pelelangan/ Penunjukan Langsung yang mengacu pada ketentuan Keppres 80, dan dari hasil monitoring dilapangan banyak saran dari masyarakat desa dan kecamatan untuk pelaksanaan BLM Kabupaten sebaiknya di Swakelolakan kepada masyarakat agar hasilnya dapat dimaksimalkan dan adanya keterlibatan masyarakat, jadi untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan BLM Kabupaten perlu adanya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola UPKD dengan Masyarakat (Contoh seperti Pola KSO), sehingga UPKD mempunyai dasar acuan dalam pelaksanaan sistim swakelolah kepada masyarakat.
  • Bidang Pendidikan
    • Pelaku-Pelaku P2DTK Kabupaten bidang pendidikan masih berorientasi fisik (Akses)
    • Masih kurangnya dana BLM Kabupaten bidang pendidikan sehingga pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan/pelatihan Guru Mata Pelajaran tingkat SD dan SMP jumlah Guru sekitar 3.058 orang untuk Siklus I dan Siklus 2 yang mendapat kesempatan baru baru sekitar 360 orang Guru.
    • Kelompok-kelompok Kerja Pendidikan dikabupaten poso belum terbentuk
    • Komite Sekolah sudah terbentuk tapi belum maksimal
  • Bidang Kesehatan
    • Dewan Kesehatan Kabupaten yang dulu dikenal dengan Komite Kesehatan Kabupaten belum berjalan.
    • Badan Penyantun Puskesmas atau Badan Peduli Kesehatan Masyarakat sudah di bentuk namun perannya belum maksimal
    • Masih terbatasnya alokasi dana BLM Kabupaten bidang Kesehatan untuk kegiatan peningkatan Mutu/Pelatihan Kader Kesehatan di desa (Kader Posyandu) yang pesertanya berasal dari anggota masyarakat sekitar 1500 orang, yang mendapatkan Pelatihan baru 474 orang.

BLMKecamatan

  • Bidang Infrastruktur
    • Dari hasil Identifikasi masalah dan penggalian gagasan oleh Pelaku-Pelaku di desa dan masyarakat masih cenderung terfokus pada kegiatan Infrastruktur, sehingga sampai pada kegiatan Musyawarah Kecamatan Perengkingan hasilnya didominasi oleh kegiatan bidang Infrastruktur.
  • Bidang Pendidikan
    • Ada hasil Perengkingan yang belum masuk dalam Menu Pendidikan seperti: Guru SD membutuhkan guru Agama dan Guru bahasa inggris
  • Bidang Kesehatan
    • Kegiatan BLM Kecamatan bidang Kesehatan ditingkat kecamatan/desa masih didominasi oleh kegiatan fisik (Akses) dibanding kegiatan non fisik (Mutu dan majamen) masih kurang

Mapping Permasalahan Konsultan

  • Wilayah lokasi P2DTK cukup luas (9 Kecamatan dan 103 Desa) dari 9 Kecamatan 2 Kecamatan kondisi wilayahnya cukup berat, sementara dari pihak Perusahaan memperlakukan hak yang sama dengan kabupaten lain. Kami sangat mengharapkan agar pihak Perusahaan kiranya dapat meninjau kembali Dukungan Operasional dan Gaji yang diberikan.
  • Fasilitas penunjang (Komputer) Fasilitator Kecamatan (FK) dilapangan tidak ada, sehingga kegiatan/pembuatan administrasi pendukung tidak maksimal.

DMC.Poso

Advertisements

Ilegal Monitoring

LAPORAN
KRONOLOGIS TIM MONITORING ILEGAL
Oleh : Bakran Kolosoi
Empowerment Consultant Kwandang Sub District.

Pada hari selasa tanggal 10 februari 2009, Tim pengelola Kegiatan (TPK) desa Tanjung Karang kedatangan tamu, yang mengaku sebagai Tim monitoring pusat Jakarta, atas nama H. Atbibi T.P dan Yantje Lauti ( Berdasarkan Buku Tamu Kantor Desa Tanjung Karang) kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan / administrasi TPK. Tanpa berbasa basi Pengurus TPK pun langsung menyiapkan berkas yang diminta oleh orang teresbut, kemudian orang tersebut tersebut berkata kami dari tim pusat yang ditugaskan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan PNPM dan setelah monitoring ini selesai kami langsung akan melaporkan hasil monitoring ini ke Jakarta. Kemudian Tim tersebut menanyakan hal- hal sebagai berikut :

  • Tolong siapkan administrasi dan pembukuannya!
  • Berapa total dana PNPM yang masuk di desa Tanjung Karang ?
  • Sudah sampai dimana tahapan pelaksanaan program PNPM di desa ini? Dan mana adminitrasi pelaksanaan LPJ?
  • Apakah pembanguna sekolah ini mendapatkan alokasi dana DAK?
  • Tolong dihubungi kepala sekolah SDN 2 Tanjung karang untuk kami mintai informasi lebih lanjut!

Setelah puas dengan ajuan pertanyaan kamudian tim tersebut meminta salinan/ copian administrasi TPK untuk dibawa ke jakarta, akan tetapi karena alasan bahwa TPK tidak punya salinan administrasi maka tim tersebut hanya mencatat total dana RPD tahap I, LPD tahap I dan RPD tahap II.

Kemudian Tim tersebut berbicara dengan kepala sekolah SDN 2 Tanjung Karang melalui via telepon mempertanyakan kepastian bahwa SDN 2 Tanjung karang tidak mendapatkan alokasi dana DAK, Tim tersebut kemudian meminta nama dan alamat dari kepala sekolah SDN 2 Tanjung Karang dengan maksud akan mengunjunginya untuk berbicara langsung, akan tetapi Kepala sekolah menolak menyebutkan nama dan alamat karena merasa curiga dengan orang- orang tersebut, pikirnya bahwa apabila monitoring ini resmi pasti kepala sekolah mendapatkan pemberitahuan dari Diknas Kabupaten Gorontalo Utara. Setelah merasa tidak berhasil meminta nama dan alamat kepala sekolah, kemudian tim tersebut menjanjikan kepada kepala sekolah bahwa sekolah tersebut akan diberikan alokasi dana DAK tetapi tidak berhasil juga kemudian mereka memberikan alamat tempat mereka bekerja D/a Jl. Gatot Soebroto KAV 32 : 34 Office Tower Lantai 17 Room 1702 Jakarta.

Akhirnya Datang Juga

ana10“Behind the Classroom Doors” Ini adalah judul dari hasil penelitian bapak John Goodlad beliau adalah seorang tokoh pendidikan Amerika Serikat , didalam penelitiannya beliau menyebutkan bahwa ketika para guru telah memasuki ruang kelas dan menutup pintu-pintu kelas itu, maka kualitas pembelajaran akan lebih banyak ditentukan oleh guru. Jika menyimak dari hasil penelitian tersebut Tentu kita berfikir apa yang dilakukan guru didalam kelas !. Mampukah mengajar dengan baik ? Apakah tidak menjadi sosok yang membosankan dimata siswa siswinya ?. Teringat ketika melakukan monitoring kegiatan BLM Kabupaten Bidang Pendidikan Pelaksanaan Pelatihan Guru Mata pelajaran bahasa indonesia, Matematika dan IPa menggunakan metodologi Pakem (Pengajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. ) di kabupaten Poso. Salah seorang guru Ibu Lussiana (Lussiana Y.Gafur) Sangat terharu dengan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut pasalnya selama 20 tahun ibu Lussiana menjadi guru baru kali ini mengikuti pelatihan (Penataran istilah Ibu Lussiana ), Dengan terisak Ibu Lussiana menceritakan pengalamnnya sambil membandingkan apa yang sudah didapatkan selama mengikuti pelatihan ini, Menurutnya metode belajar yang dilakukan selama ini ternyata jauh dari metode pakem, misalkan pembelajaran dilakukan terpusat pada guru sebagai pengajar sehingga siswa siswi hanya menerima informasi sementara pada metode pakem diharapkan siswa siswi membangun pemahaman melalui pengalaman empiris. Tentu masih banyak guru guru yang seperti ibu Lussiana di luar sana, Paling tidak dengan adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan melalui PNPM Daerah tetinggal dan khusus ini bisa mengangkat kualitas guru yang mengikuti pelatihan ini meliputi kemampuan :

  • Menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif
  • Memperluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran.
  • Memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan dan mengembang-kan metode pengajaran yang relevan

Ada hal lain yang unik  dalam pelaksanaan pelatihan ini yaitu semua peserta wajib tidur dihotel, setiap kamar diperuntukkan untuk dua orang satu muslim dan satu non muslim hal ini dilakukan dalam rangka membangun komunikasi dan menjalin kekerabatan dan kebersamaan. (an.PMC)

 

Jembatan KU

Dana Operasional Kegiatan (DOK) Didalam program PNPM DTK merupakan dana yang dip100_2164eruntukkan untuk kegiatan perencanaan yang ada dalam program PNPM DTK sesuai mekanisme Program. Salah satu hasil perencanaan yang merupakan perwujudan dari penggunaan dana DOK dalam proses perencanaan yaitu pembangunan jembatan kayu didesa Toinasa Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso dengan besar dana BLM kecamatan yang dialokasikan Rp.54.685.300.dengan panjang jembatan 14 meter dan lebar 2 meter dimana didalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan jembatan tersebut direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat setempat, atau bahasa sehari-harinya biasa disebut swakelola.

Hal menarik dari pembangunan jembatan ini adalah ketika masyarakat memutuskan untuk mengubah desain jembatan tersebut dari jembatan kayu menjadi jembatan permanent (Jembatan Beton) dari perubahan tersebut tentu berimplikasi terhadap terjadinya pembengkakan biaya pembangunan menjadi Rp.71.047.300 dari selisih biaya tersebut sudah tentu akan dibebankan ke masyarakat untuk “berswadaya”. Yang menjadi pertanyaan Mengapa masyarakat menginginkan perubahan tersebut ? Bukankah akan membebani masyarakat itu sendiri ?, tentu jawabannya cukup sederhana yaitu Masyarakat sangat membutuhkan jembatan tersebut sebagai sarana penghubung ke penunjang ekonominya. Dari contoh ini tentu bisa membuka mata kita bahwa untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat kita harus bisa “menyelami” apa yang masyarakat butuhkan sehingga dampaknya bukan hanya melihat seberapa besar konstribusi masyarakat tetapi bagaimana menumbuhkan sense of belonging masyarakat terhadap seluruh hasil kegiatan, yang diikuti dengan adanya kepedulian untuk merawat/memelihara atas apa yang mereka sudah bangun.(an.PMC)