Dukungan Pemerintah dalam PNPM

pengerasanPemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahannya. Peran pemerintahan yang dilakukan pemerintah meliputi fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tidak mengabaikan Proses pemberdayaan masyarakat yang disertai dengan pemberdayaan lembaga dan aparat (pemerintah).
Pengalaman dari program sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program, banyak dipengaruhi oleh motivasi yang timbul dari masyarakat itu sendiri yang disebabkan oleh adanya kebutuhan nyata masyarakat, serta adanya peluang bagi peran aktif masyarakat untuk menentukan dan memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian, masyarakat merasa memiliki dan bertanggunggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan kelanjutannya, olehnya pelaksanaan pembangunan haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dengan menitik beratkan sasaran pada penduduk miskin dengan dukungan aktif organisasi pemerintah yang kondusif,inovatif dan pemberdayaan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
pemerintah ini tidak sekedar untuk mencapai sasaran peningkatan pendapatan masyarakat yang tinggi, tetapi juga untuk menciptakan mekanisme yang ketat, yang ditandai oleh jenjang organisasi yang kreatif, inovatif, pemberdayaan, efisien, dan mampu memecahkan masalah. Hal yang lebih penting lagi adalah agar peran serta masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan menjadi tertanam dan kebiasaan bagi masyarakat.
Tim Koordinasi dan Satker PNPM Daerah tertinggal dan khusus kabupaten Poso dalam meningkatkan perannya, secara rutin melakukan koordinasi ditingkat kecamatan maupun desa sebagai pelatih dan narasumber dalam pelatihan untuk mensosialisasikan aturan-aturan yang mendukung keberhasilan program (Regulator). dalam peningkatan peran ini PEMDA Kabupaten Poso mengalokasikan dana pembinaan dan administrasi program (PAP) untuk tahun Anggaran 2007 sebesar 700 Juta, Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.570.630.000. yang diperuntukan tidak hanya terbatas pada tim kordinasi dan satker kabupaten tetapi juga dialokasikan untuk operasional kegiatan tim koordinasi Kecamatan bahkan alokasi dana PAP tersebut juga mendukung pelaksanaan sosialisasi kecamatan dan desa. Hal yang sama juga dilakoni oleh PEMDA Kabupaten Tojo Una-una, yang mengalokasikan dana PAP yang dikelolah Tim koordinasi dan satker kabupaten untuk menyokong (Sharing) insentif sebesar Rp250.000 untuk Pendamping Lokal dan Fasilitator Desa, insentif TPK Kabupaten, bahkan dana PAP juga membiayai kegiatan perencanaan. Keterlibatan PEMDA Kab. Tojo Una-una dalam kegiatan pelatihan pelaku-pelaku tingkat kecamatan dan desa juga memberikan hasil yang signifikan,untuk peningkatan kualitas pelaku baik ditingkat kecamatan maupun desa sehingga mempermudah dalam mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan, merencanakan program, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara cepat dan tepat.
Pada tanggal 13 Februari 2009 di Kecamatan Togean Kabupaten Tojo Una-una PEMDA dalam hal ini Bupati Tojo Una-una mencanangkan gerakan GEBRAK MALARIA yang ditargetkan hingga tahun 2015 Kab. Tojo Una-una bebas Penyakit Malaria. kegiatan ini merupakan kegiatan BLM Kabupaten bidang kesehatan. Dan kegiatan tersebut telah dicanangkan menjadi kegiatan tahunan (Wajib hingga tahun 2015) PEMDA Kab. Tojo Una-una dalam hal ini Dinas Kesehatan.
Melihat Ilustrasi diatas tentu kita bisa melihat seberapa besar peran, kepedulian, keseriusan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat perdesaan melalui PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus. (an.PMC)

%d bloggers like this: