Penanganan Pengaduan dan Masalah PNPM DTK Sul-Teng

buat

Periode Februari 2009

Dibawah ini, dapat kami sajikan tentang kemajuan yang dicapai oleh masing-masing kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM DTK Sulawesi Tengah dan sekaligus kami menguraikan tentang permasalahan-permasalahan yang muncul yang tentunya cukup menjadi hambatan bagi kelancaran proses kegiatan dilapangan, serta penjelasan mengenai status penanganan dan penyelesaian permasalahannya.

1. Kab. Banggai

Pada bulan pebruari 2009 progres kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan fisik maupun non fisik khususnya di tingkat kecamatan sudah mencapai 80 %, Khusus kecamatan Boalemo baru melaksanakan BLM tahap I. Untuk progress fisik tingkat kabupaten sudah mencapai 32.70 %. Pelaksanaan pelatihan Badan Penyantun Puskesmas dan TPKM sudah dilaksanakan sementara pelatihan Pokja pendidikan dan Komite sekolah belum tuntas. Pengajuan dana DOK dan BLM Kabupaten maupun Kecamatan tahap III sedang dalam proses pelengkapan administrasi. Dan salah satu syarat pencairan BLM oleh Satker adalah UPK diwajibkan melampirkan semua bukti-bukti penggunaan dana pencairan sebelumnya.

Namun dalam pelaksanaan program dibeberapa lokasi kecamatan/desa muncul permasalahan-permasalahan yang dirasakan sangat mengganggu kelancaran pekerjaan. Mengenai permasalahan tersebut dibawah ini dapat kami sajikan yang disertai hasil penanganannya, yaitu seperti yang terjadi kec. Luwuk, masalahnya adalah penerima bantuan salah sasaran dan terjadi manipulasi data pertanggungjawaban, hal ini telah diselesaikan, TPK desa diberikan pemahaman kembali mengenai tugas dan fungsinya dalam menjalankan program, bantuan yang diberikan pada orang lain ditarik kembali dan diserahkan kepada penerima sasaran yang sesungguhnya dan juga TPK desa telah melakukan perbaikan administrasi pertanggungjawabannya. Desa Sindang sari kec. Toili Barat, BPD merusak sebagian dinding MCK karena alasan pemeriksaan kualitas hasil pembangunan, telah dilakukan pertemuan bersama TPK desa dengan BPD dan Pemdes membahas mengenai solusi dari tindakan yang telah dilakukan oleh BPD, dan diperoleh kesepahaman mengenai tindakan pemeriksaan terhadap hasil dan mutu pekerjaan, serta dilakukan pemantapan kembali koordinasi antar pelaku ditingkat desa agar pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan benar-benar berdasarkan kesepakatan yang sudah harus dibuat sebelumnya. Desa Taugi kec. Masama adanya volume pekerjaan riol yang dikerjakan kurang (468 m) atau tidak sesuai dengan volume yang seharusnya (500 m), telah dilakukan koordinasi dan pertemuan dengan TPK desa, kades dan FD disepakati dilakukan penambahan volume pekerjaan yang masih kurang. Di kec. Boalemo TPK desa tidak mengelola dana BLM, tapi diserahkan kepada orang lain (pihak III) yang kelola, telah dilakukan koordinasi dan pertemuan antara TPK desa, pihak III, FD dan kades yang mana disepakati pihak III mengembalikan dana BLM yang seharusnya dikelola TPK desa, dan pembayaran kepihak III menyesuaikan dengan kemajuan pekerjaannya yang sudah dicapai. Masalah TPK pemuda tidak mau bekerja sama dalam kegiatan, telah dilakukan koordinasi dan pertemuan dengan TPK pemuda diperoleh kesepahaman agar TPK dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dengan berpegang pada prinsip-prinsip program yaitu keterbukaan serta dapat membangun kerja sama dengan pihak lain secara baik.

Disamping masalah yang sudah selesai penanganannya seperti tersebut diatas, masih ada beberapa masalah yang masih dalam proses fasilitasi dilapangan antara lain yaitu disemua desa kec. Luwuk Timur bahwa TPK desa tidak melanjutkan pekerjaan karena menunggu dana tahap III cair, diupayakan dilakukan koordinasi dan pertemuan dengan TPK desa dengan diberikan pemahaman mengenai proses kegiatan di desa yang tetap harus berjalan dengan menggunakan dana yang masih ada dan koordinasi dengan Satker menjelaskan tentang hambatan kegiatan agar satker secepatnya merealisasikan pencairan dana tahap III di KPPN. Desa Kayutanyo kec. Luwuk Timur bahwa kepala sekolah menghentikan pembuatan pagar sekolah dengan alasan yang tidak jelas, masalah ini diupayakan dikoordinasikan dengan pihak sekolah (kepsek) untuk diperoleh kesepahaman dan solusi yang baik yang tidak merugikan program dan sekolah yang mendapat bantuan dana BLM. Dan desa Arga Kencana kec. Toili masalahnya bahwa Lokasi air bersih berdasarkan RAB yaitun di dusun 5, sementara keputusan musdes seharusnya didusun 4, hal ini sedang diupayakan kembali melalui koordinasi dan pertemuan dengan Pemdes, BPD, tokoh masyarakat, bersama FD dan FK, menjelaskan kembali tujuan program dan untuk mencari jalan keluar yang baik, sehingga pembangunan air bersih untuk masyarakat desa Arga Kencana dapat terwujud tanpa merugikan salah satu pihak dimasyarakat.


2. Kab. Tojo Una-Una

Hasil kegiatan yang dilaksanakan sampai bulan pebruari 2009 yaitu telah menyelesaikan tahapan pelaksanaan kegiatan siklus 1 dan siklus 2, dan sementara dalam proses tahapan perencanaan siklus 3 yaitu sedang melakukan pelatihan-pelatihan bagi pelaku tingkat desa dan kecamatan dengan menggunakan sisa dana DOK 2007 dan 2008.

Ditingkat kabupaten juga pelaksanaan bidang kesehatan sudah mencapai 100% siklus 1 dan siklus 2, dan terhadap bidang pendidikan bahwa kegiatan siklus 1 sudah mencapai 100%, tetapi pelaksanaan siklus 2 ada hambatan pada keterlambatan pencairan BLM tahap III (30%). Sedangkan untuk kegiatan infrastruktur penyaluran dana BLM ke pihak III sudah menarik tahap II dan kemajuan pekerjaan fisik lapangan rata-rata sudah mencapai 100%.

Didalam upaya merealisasikan kegiatan program dilapangan, tidak bisa dihindari munculnya berbagai hambatan atau permasalahan dilokasi kegiatan baik itu di kabupaten maupun di kecamatan. Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud sebagai berikut, desa Uentanaga Atas kec. Ampana Kota yaitu adanya issu program bahwa pemanfaatan air bersih hanya untuk kebutuhan masjid.

Sedangkan untuk permasalahan ditingkat kabupaten yaitu, Format monitoring kegiatan non fisik tidak ada, Laporan keuangan UPKD lambat, karena pengurus intinya terlibat langsung dalam kegiatan dan bendaharanya sibuk dengan urusan dinas.

Permasalahan-permasalahan yang telah mendapat dukungan proses penanganan dan penyelesaiannya. Yaitu seperti adanya pengaduan tentang isu pemanfaatan air bersih hanya untuk memenuhi kebutuhan masjid, hal ini telah diberikan sosialisasi dan penjelasan kembali mengenai tujuan dan sasaran pembangunan fasilitas yang dibiayai dari dana BLM bagi masyarakat. Sedangkan mengenai penyelesaian laporan keuangan UPKD yang terlambat, hal ini telah diberikan pemahaman kembali mengenai tugas dan fungsi kepada UPKD dalam kaitan pengelolaan kegiatan dan pelaporannya, sehingga pengurus inti tersebut benar-benar konsisten dan optimal dalam mengadministrasikan progress kegiatan serta tepat waktu dalam pelaporannya. Dan untuk format monitoring kegiatan non fisik di TPK kab yang belum ada, telah diambil kesepakatan dengan KM Kab bersama satker untuk membuat format monitoring yang relevan.

Sedangkan permasalahan yang masih dalam proses penanganan atau fasilitasi ditingkat lapangan antara lain adalah masalah TPK kab dan UPKD (tim teknis) kurang kerja sama, tentang hal ini diupayakan rapat koordinasi dengan para pelaku program untuk membangun persepsi yang sama sebagai tim kerja dalam rangka secara bersama-sama mengawal dan memfasilitasi kegiatan di tingkat kabupaten. Kemudian masalah pekerjaan pihak III lambat, diupayakan melakukan koordinasi dengan UPKD dan pihak III agar pekerjaan dapat tepat waktu dilaksanakan serta sesuai jadwal penyelesaiannya, dan juga mempertegas isi kontrak dengan pihak III yang tidak boleh merugikan masyarakat serta program itu sendiri. Mengenai masalah perubahan gambar dan lokasi diupayakan dibuatkan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban dan substansinya menjelaskan tentang terjadinya perubahan gambar dan lokasi pekerjaan. Masalah pencairan dana BLM tahap III juga lambat, hal ini sedang dikoordinasikan dengan pihak satker agar pencairan cepat direalisasikan sehingga kegiatan dilapangan berjalan lancar. Dan masalah adanya tuntutan PP-K Kec. Ampana Kota yang sulit dipenuhi, serta belum ditandatanganinya SK PP-K kec. Ampana Kota. Sedang diupayakan untuk dilakukan rapat koordinasi dengan pelaku-pelaku yang ada agar ditemukan solusi dari permasalahan dan diharapkan para pelaku program memiliki persepsi yang sama dalam memajukan program, dan untuk kelancaran tugas dan kegiatan program maka SK.PP-K kec dipandang perlu segera diterbitkan.

3. Kab. Poso

Perkembangan kegiatan sampai bulan pebruari di kab. Poso, untuk tingkat kecamatan rata-rata sedang persiapan musyawarah pertanggungjawaban dan serah terima kegiatan desa dan kecamatan untuk siklus 1 dan siklus 2, dan sementara itu pula sedang dalam proses perencanaan siklus 3. Sedangkan untuk tingkat kabupaten kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan adalah pelatihan-pelatihan penguatan TPKM dan KS serta Musyawarah pertanggungjawaban siklus 1. Disamping itu kegiatan bidang-bidang yang dilaksanakan yaitu bidang pendidikan telah melaksanakan pelatihan bagi guru-guru, bidang kesehatan juga telah melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan, dan bidang infrastruktur realisasi fisiknya rata-rata mencapai 74,96% dengan keuangan 30% tahap I.

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilapangan, pada tingkat kecamatan masalahnya seperti besaran nilai anggaran DOK kecamatan sering berubah-ubah sehingga RAB yang sudah dibuat direvisi kembali, terjadi dikec. Poso pesisir Selatan, dan masalah di kabupaten adalah Pelaksanaan kegiatan BLM kabupaten TA. 2007 siklus 1 mengalami hambatan karena KPPN meminta SK. Satker yang baru TA.2009. Untuk permasalahan kecamatan tersebut diatas telah mendapat proses penyelesaian, karena dengan terbitnya DIPA luncuran tahun 2009 itu telah menjadi acuan untuk penyusunan RAB DOK di kecamatan, sedangkan untuk tingkat kabupaten permasalahannya masih dalam proses penyelesaian. Penyelesaian permasalahan di kabupaten ini diupayakan segera diterbitkan kembali SK Satker TA.2009 agar pelaksanaan pencairan dana tepat waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan dilapangan berjalan lancer.


4. Kab. Morowali

Sampai bulan pebruari 2009 pelaksanaan kegiatan sedang dalam proses melaksanakan kegiatan siklus 1 dan siklus 2, dan dari beberapa kecamatan sudah melaksanakan kegiatan pemuda, sedangkan kec. Bungku Barat, Soyo Jaya dan Menui Kepulauan rencananya kegiatan pemuda akan dilaksanakan bulan maret 2009. Sedangkan ditingkat kabupaten telah dilaksanakan musyawarah pendanaan, musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan, dan pelatihan-pelatihan.

Adapun mengenai permasalahan serta penyelesaiannya antara lain adalah adanya kegagalan membuat sumur suntik (kec Bungku Barat), hal ini telah disepakati bersama TPK dengan pemdes dan masyarakat yaitu dibuatkan kembali sumur bor dalam skala kecil. Mengenai masalah kegiatan 2009 belum dapat dilaksanakan (Kec.Bahodopi dan Bungku Barat), telah dikoordinasikan dengan pihak satker dan KM Kab mengenai kepastian alokasi DOK 2009 sehingga kegiatan sosialisasi siklus 3 segera dilaksanakan. Masalah pembelian bahan terbatas sesuai jumlah dana (kec. Bahodopi), hal ini dilakukan karena keterbatasan dana yang dicairkan yang harus menyesuaikan dengan tahapannya, jadi distribusi dana kegiatan untuk pemanfaat disepakati bertahap. Dan khusus masalah lambatnya pencairan BLM ( kec.Menui, Bungku Barat dan kec. Lembo) masih dalam proses penyelesaian, diupayakan dikoordinasikan kepihak satker agar proses pencairan cepat direalisasikan.

Sumber: Dibuat oleh TA. HCU Sulawesi Tengah

%d bloggers like this: