DESKRIPSI PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

LAPORAN BULAN MARET 2009

mamaDibawah ini, dapat kami sajikan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan-permasalahannya, baik yang sudah mendapatkan penanganan sampai selesai maupun masalah yang masih dalam proses penanganan, dan disajikan berdasarkan perwilayah kabupaten sasaran program PNPM DTK Sulawesi Tengah.

1. Kab. Banggai

Di dalam pelaksanaan kegiatan Fisik maupun Non Fisik khususnya ditingkat Kecamatan dari 6 kecamatan, sudah ada tiga (3) kecamatan yang mencapai pelaksanaan 100 %, dan kecamatan lainnya sedang dalam proses penyelesaian kegiatan.

Mengawali kegiatan siklus 3, proses musyawarah sosialisasi kecamatan sudah lima kecamatan yang selesai melaksanakannya dan diikuti musyawarah sosialisasi desa serta musyawarah sosialisasi dusun juga masih sementara berjalan.

Sedangkan kegiatan ditingkat kabupaten, terhadap kegiatan UPKD Pendidikan telah selesai 100 %, kegiatan UPKD Kesehatan juga telah mencapai 95 %, sedangkan kegiatan UPKD Infrastruktur progres kegiatan yang dicapai sudah 57.65 %.

Ditingkat kabupaten ini, dari semua kegiatan yang direncanakan untuk bulan Maret 2009 yang telah diselesaikan yakni pelatihan penguatan UPK Kecamatan, penyaluran buku-buku pustaka dan buku mata pelajaran ke sekolah, pelatihan bidan siaga dan pemberian MP-ASI pabrik ke Puskesmas, dan untuk bidang Infrastruktur telah dilaksanakan kegiatan fisik pihak ke III dan swakelola.

Kemudian berkaitan dengan pencairan dana DOK dan BLM tahap III untuk Kecamatan dan tahap IV untuk Kabupaten masih sementara menunggu proses penyelesaian administrasi keuangan, yang kemudian untuk diajukan ke KPPN.

Sejalan dengan proses kegiatan yang sedang dijalankan baik di kecamatan maupun di kabupaten, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam melancarkan pelaksanaan kegiatan program dilapangan, dapat kami sebutkan sebagai berikut:

Ditingkat kabupaten beberapa masalah yang muncul dan masih dalam proses penyelesaian adalah banyak Gambar Desain tidak sesuai dengan Kondisi lokasi pembangunan, sehingga pihak ke III meminta pekerjaan untuk di CCO. Terkait dengan ini sedang diupayakan untuk dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan Satker dan UPKD untuk dapat meninjau kembali kondisi lapangan dimaksud, karena diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak III tetap mengacu pada desain dan RAB yang dipastikan dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi lokasi serta bisa segera dilaksanakan dan selesai dengan baik pekerjaannya.

Selanjutnya masalah dari Hasil audit BPKP kegiatan UPKD cipta Karya ada kegiatan pekerjaan jalan yang belum selesai ( 81.58 % ) dijadikan temuan dan harus mengembalikan dana tersebut sehingga pihak ke III enggan menyelesaikan pekerjaan. Berkenaan dengan temuan BPKP ini masih sedang diupayakan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak TK Kab, UPKD dan pihak III dan pelaku yang terkait mengenai belum selesainya pekerjaan jalan, sehingga diharapkan temuan ini dapat memperoleh solusi yang baik serta segera ditindaklanjuti.

Dari Hasil audit BPKP juga, bahwa (1) semua kegiatan UPKD dan UPK kecamatan tidak membayar pajak penghasilan dan dijadikan temuan pembayaran pajak penghasil ( PPh pasal 21 ), (2) adanya temuan juga terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan P2DTK Bidang Kesehatan sampai dengan tahap 3, yakni pajak penghasilan sesuai PPh pasal 21 yang belum dipungut dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp. 8.090.000, pada hal tentang PPn dan PPh tidak dipungut sesuai dengan petunjuk konsultan yang mendasari pelaksanaan kegiatan program, (3) temuan hasil audit terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan P2DTK Bidang pendidikan sampai dengan tahap -3 yakni pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang belum dipungut dan belum disetor ke kas negara sebesar Rp. 6.255.000. Dari temuan-temuan hasil audit tersebut diatas sedang diupayakan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak Tim Koord., Satker agar bisa diperoleh solusi yang baik dan juga kepada NMC, PIU, KPDT, Bank Dunia sangat dibutuhkan adanya penegasan dan dukungan atas surat resmi dari KPDT tentang penggunaan dana BLM yang tidak harus dikenakan pajak. Karena BPKP sekarang ini masih dalam posisi menolak surat pegangan konsultan yang dikeluarkan oleh KPDT No: B.136/Dep.V-PDT/XII/2008 mengenai penjelasan penggunaan dana BLM yang tidak harus dikenakan pajak.

Disamping itu temuan BPKP di desa Baya kec. Luwuk Timur bahwa hampir semua pekerjaan TPK tidak ada yang selesai pekerjaannya sampai 100 % padahal dana tahap-3 sudah disalurkan. Masalah temuan ini juga sementara diupayakan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak pemerintah desa, TPK desa dan pelaku yang terkait mengenai belum selesainya pekerjaan TPK desa, sehingga diharapkan temuan ini dapat memperoleh solusi yang baik serta segera ditindaklanjuti.

Di desa Arga Kencana, masalah gorong-gorong yang sudah selesai dikerjakan rusak kembali karena dilewati kendaraan (truk) sebelum adanya serah terima di desa. Hal ini juga sedang diupayakan dilakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pihak yang menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dibangun (gorong-gorong), dan perlu dilakukan musyawarah untuk membahas mengenai perbaikan kerusakan yang ada, dan juga membahas serah terima hasil pekerjaan ke desa, yang selanjutnya disepakati dalam musyawarah tentang operasional pemeliharaannya (pelestariannya). Dan masih di desa Arga Kencana kec. Toili permasalahan lokasi air bersih yaitu sesuai RAB lokasi bertempat di Dusun 5 sementara sesuai keputusan musyawarah desa seharusnya di dusun 4. Mengenai masalah ini telah dilakukan penanganan serta penyelesaiannya, yang mana konsultan kabupaten bersama dengan pelaku yang terkait melakukan monitoring kelokasi pembangunan air bersih di dusun 4, dan telah disepakati dengan pihak III yang disaksikan oleh pemdes dan masyarakat bahwa akan dibangun lagi sumur bor (skala kecil) untuk melayani masyarakat di dusun 4.

2. Kab. Tojo Una-Una

Hasil kegiatan yang dilaksanakan sampai bulan pebruari 2009, yaitu terkait dengan musyawarah pertanggungjawaban sampai bulan ini belum dapat dilaksanakan, karena masih dalam proses penyelesaian tahapan kegiatan siklus 1 dan 2. Dan sejalan dengan itu telah dilakukan proses kegiatan untuk tahapan perencanaan siklus 3, yang sampai saat ini sudah masuk pada kegiatan IMPG ditingkat desa dengan sumber pembiayaan menggunakan sisa dana DOK 2007 dan 2008.

Didalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing bidang kegiatan di kabupaten, untuk bidang kesehatan pelaksanaan kegiatannya sudah mencapai 100% baik untuk siklus 1 maupun siklus 2. Pada bidang pendidikan kemajuan kegiatan yang telah dicapai adalah telah mengadakan diklat/workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bagi kepala sekolah dan komite sekolah angkatan I (pertama) untuk siklus 2, sedangkan untuk kegiatan siklus 1 pelaksanaannya sudah selesai 100% sejak bulan Januari 2009. Dibidang kegiatan infrastruktur juga pelaksanaan pekerjaan dilapangan progress fisiknya sudah mencapai 100% baik di kec. Ampana Kota maupun di kec. Togean, dan untuk penyaluran dana BLM kepihak III sudah menarik tahap III (90%). Pihak III juga saat ini sudah persiapan untuk penarikan dana tahap IV.

Pelaksanaan siklus 1 untuk kegiatan fisik dan non fisik di kec. Ampana Kota dan Togean progresnya telah mencapai 100%. Sedangkan pelaksanaan kegiatan siklus 2 didua kecamatan tersebut rata-rata sudah mencapai 85%.

Berkenaan dengan upaya untuk merealisasikan kegiatan program, beberapa masalah yang menjadi hambatan dan sudah dilakukan penanganan sampai pada penyelesaian antara lain yaitu masalah Tim Teknis TPK Kab dan Tim Teknis UPKD yang belum melakukan monitoring bersama-sama, hal ini telah dikoordinasikan dengan semua pelaku dan difasiltasi pertemuannya dengan solusi yang diambil adalah telah disusun jadual bersama dalam melakukan proses monitoring kegiatan dilapangan.

Masalah yang lain adalah masalah tenaga kerja dan material yang belum dibayar, hal ini juga telah diselesaikan melalui koordinasi dan konfirmasi dengan pihak UPKD, pihak III dan pelaku yang terkait, hasilnya bahwa upah tenaga kerja dan biaya material sudah dilakukan pembayarannya. Selanjutnya tentang masalah pada kegiatan siklus 1, yaitu di Kel Bailo kec. Ampana Kota, terdapat 2 MCK yang dikerjakan oleh TPK sampai bulan ini yang belum dapat diselesaikan 100%, sementara dana kegiatan itu sudah dicairkan seluruhnya 100% dan menurut ketua TPK bahwa pekerjaan tersebut sudah dianggap selesai karena dananya sudah habis. Masalah ini telah mendapat penyelesaian penanganan yaitu FK fan KM Kab telah melakukan monitoring kelokasi dimaksud sekaligus pemeriksaan administrasi pembukuan TPK kel, dan pada saat itu juga TPK kel membuat surat pernyataan bahwa mereka bertanggungjawab untuk menyelesaikan pekerjaan 2 unit MCK sampai 100 % paling lambat tgl 15 April 09.

Sedangkan masalah yang masih dalam proses penanganan yaitu masalah administrasi TPK desa belum lengkap, hal ini sedang diupayakan melalui koordinasi dan pertemuan dengan TPK desa agar administrasinya dilengkapi dan kepada TPK desa perlu diberikan motivasi dan bimbingan sehingga diharapkan TPK desa mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

3. Kab. Poso

Perkembangan kegiatan program sampai bulan maret di kab. Poso, untuk tingkat kabupaten realisasi kemajuan pelaksanaan kegiatan BLM kab. TA. 2007 yang dilaksanakan oleh masing-masing UPKD adalah:

Bidang pendidikan; telah dilaksanakan kegiatan magang guru di sekolah-sekolah favorit kota Palu Sulawesi Tengah, Untuk guru SD/MI sebanyak 13 orang, SMP/MTS 10 orang, dan pengadaan alat peraga (KIT SD) telah terealisasi 55%.

Bidang kesehatan; telah dilaksanakan kegiatan audit maternal perinatal di 20 Puskesmas yang tersebar di 18 kecamatan termasuk lokasi non P2DTK dan kegiatan penyuluhan kesehatan/PHBS di 3 kecamatan.

Bidang infrastruktur; realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dimasing-masing paket yang dilaksanakan pihak III telah mencapai 100% baik fisik maupun keuangan.

Sedangkan untuk kegiatan program tingkat kecamatan adalah pendampingan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dan pendampingan terhadap pelaku-pelaku P2DTK tingkat kecamatan dan desa.

Disamping itu, dalam rangka pelaksanaan optimalisasi kegiatan program dilapangan, muncul permasalahan terutama di desa Tampemadoro kecamatan Lage, masalahnya masih dalam proses penanganan yaitu tentang pencairan dana thp III (20%) yang dibelanjakan langsung ketua TPK desa (Dana tidak dimasukan ke bendahara), dan katanya dana tsb sudah habis dibelanjakan. Nota pembelanjaan ketua TPK desa kemudian diserahkan ke bendahara, tetapi setelah dicek oleh bendahara nota pembeliannya ternyata tidak sesuai dengan realisasi pencairan. Masalah yang lain juga adalah pekerjaan mobiler posyandu juga sudah 100 % tetapi upah tukang belum terbayar seluruhnya. Mengenai masalah ini sedang diupayakan penanganannya melalui koordinasi dan konfirmasi dengan pihak TPK desa, pemdes, dan juga disampaikan ke PP-K dan Camat untuk adanya dukungan dalam penyelesaiaannya, diupayakan agar ketua TPK desa mengembalikan dana tersebut yang nantinya akan dikuatkan dengan surat pernyataan sanggup mengembalikan dana dan atau dalam bentuk berita acara hasil penanganannya. Dan juga terhadap upah tukang diupayakan agar segera dibayarkan oleh TPK desa karena pembuatan mobiler sudah selesai dikerjakan.

Disamping itu, permasalahan dikabupaten yang juga masih dalam proses penanganan adalah BPKP masih mempersoalkan PPh pasal 21 tentang pembayaran honor pemateri bagi PNS golongan III keatas. Terhadap temuan-temuan hasil audit tersebut diatas sedang diupayakan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak Tim Koord., Satker agar bisa diperoleh solusi yang baik dan juga kepada NMC, PIU, KPDT, Bank Dunia sangat dibutuhkan adanya penegasan atau dukungan atas surat resmi dari KPDT tentang penggunaan dana BLM yang tidak seharusnya dikenakan pajak. Karena BPKP sekarang ini masih dalam posisi menolak surat pegangan konsultan yang dikeluarkan oleh KPDT No: B.136/Dep.V-PDT/XII/2008 mengenai penjelasan penggunaan dana BLM yang tidak seharusnya dikenakan pajak.

4. Kab. Morowali

Sampai bulan maret 2009 pelaksanaan kegiatan di kecamatan yaitu sosialisasi P2DTK siklus 3 telah dilaksanakan mulai 13 maret 2009 dan telah selesai dilaksanakan di 6 kecamatan, dan 2 kecamatan lain akan dilaksanakan pada bulan april 2009. Untuk sosialisasi kabupaten direncanakan pada minggu I bulan april 2009 dengan menggunakan dana PAP. Kegiatan IMPG siklus 3 telah dilaksanakan di 4 kecamatan yaitu kec. Lembo, kec. Bahodopi, Kec. Bungku Barat, dan kec. Bungku Tengah.

Ditingkat kabupaten telah dilaksanakan kegiatan pelatihan MBS dengan menggunakan dana BLM kabupaten TA. 2008 yang dilaksanakan 2 hari mulai tanggal 30 s/d 31 maret 2009 (selesai 100%). Dan kegiatan pelatihan Kader Siaga Desa dengan menggunakan dana BLM kabupaten TA. 2007 telah dilaksanakan di 4 kecamatan, yaitu: Kec. Bungku Tengah, kec. Bungku Barat, Kec. Bahodopi dan kec. Menui Kepulauan.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan optimalisasi program, ditingkat kecamatan masalah yang muncul serta masih dalam proses penanganan adalah di kec. Bungku Utara, camat menghendaki agar hasil musy. pendanaan lokasinya dipindahkan ke desa lain, mengenai masalah ini sedang diupayakan penanganannya melalui koordinasi dan pertemuan dengan PP-K, Camat dan mengkoordinasikannya dengan KM Kab, TK Kab, Satker untuk dapat memberi dukungan dan pertimbangan agar masukan yang diberikan oleh camat benar-benar mendapat solusi yang baik.

Kemudian masalah lambatnya pencairan BLM ( kec.Soyo Jaya, Bungku Barat dan kec. Lembo), hal ini masih dalam proses fasilitasi ditingkat kabupaten, diupayakan dikoordinasikan kepihak satker di kabupaten agar proses pencairan cepat direalisasikan.

Sedangkan masalah pembelian bahan terbatas sesuai jumlah dana (kec. Bahodopi), hal ini diupayakan dilakukan seperti itu, karena keterbatasan dana yang dicairkan yang harus menyesuaikan dengan tahapannya, jadi distribusi dana kegiatan untuk pemanfaat disepakati bertahap mengikuti tahapan pencairan..

Adapun Permasalahan yang sudah selesai penanganannya adalah Di desa Dolupa Karaya kec. Lembo, masyarakat menghendaki kegiatan pihak III yang didanai BLM kabupaten ditunda sampai selesai panen. Masalah ini telah selesai penanganannya melalui koordinasi dan dilakukan pertemuan ditingkat desa dengan melibatkan para pelaku terkait (UPKD, pihak III, satker, Pemdes, masy, dll), dengan demikian permintaan dari masyarakat tersebut mendapat pertimbangan yang baik dengan tidak merugikan program maupun pihak lain manapun. Dan desa Bahomoahi Bungku Tengah, Kegiatan BLM kab yang turun kedesa ada indikasi ditumpangi oleh parpol, masalah ini telah selesai penanganannya yaitu melalui koordinasi dan konfirmasi dengan pihak UPKD dan pelaku-pelaku yang terkait, sehingga dilapangan pihak III sebagai pelaksana pekerjaan dipastikan sebagai pelaku yang membawa atas nama program dan bukan atas nama yang lain, dan masyarakat sebagai penerima bantuan dapat mengetahui informasi yang benar mengenai kegiatan dan sumber dana dari pekerjaan tersebut, dan masyarakat dapat mengontrol jalannya pekerjaan pihak III.

Dari uraian permasalahan tersebut diatas tentunya sangat membutuhkan dukungan dalam proses penanganan dan penyelesaiannya. Sehingga kedepan diharapkan dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi dan pengawalan dalam pelaksanaan kegiatan program yang lebih proaktif ditingkat lapangan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai gambaran singkat proses penanganan atau penyelesaian pengaduan dan masalah dilapangan.

Lebih dan kurangnya mohon masukan dan kritikan yang membangun demi perbaikannya kedepan. Terimakasih.-

Palu, 13 April 2009

TA. HCU

ABDUL RAZAK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: