DESKRIPSI PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

DESKRIPSI PROSES PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH BULAN MEI 2009

Potret 1 Lokasi Masama  Pem Riol Dibawah ini, dapat kami sajikan kemajuan kegiatan yang telah dilaksanakan dan permasalahan-permasalahannya, baik yang sudah mendapatkan penanganan sampai selesai maupun masalah yang masih dalam proses penanganan, dan disajikan berdasarkan perwilayah kabupaten sasaran program PNPM DTK Sulawesi Tengah.

  1. Kab. Banggai

Pada bulan mei ’09, progres pelaksanaan kegiatan Fisik maupun Non Fisik khususnya ditingkat Kecamatan dari 6 kecamatan sasaran program, sudah ada lima (5) kecamatan yang telah mencapai pelaksanaan 100 %, dan kecamatan lainnya sedang dalam proses penyelesaian kegiatan.

Untuk kegiatan di kabupaten, kegiatan UPKD pendidikan dan UPKD kesehatan telah selesai 100%, sedangkan untuk UPKD infrastruktur, proses kegiatan yang sudah dicapai 94,29 %.

Dari 6 (enam) kecamatan sasaran program, untuk pelaksanaan siklus 3 ditingkat kecamatan, sudah 2 kecamatan kegiatannya sampai pada kajian teknis kecamatan, sedangkan 4 kecamatan lainnya akan melaksanakan pelatiahan Tim Kajian Teknis pada bulan juni.

Ditingkat kabupaten, pelaksanaan kegiatan siklus 3 baru sampai pada musyawarah sosialisasi kabupaten.

Selanjutnya, menyangkut permasalahan yang munculnya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan dilapangan, adapun status dari proses penanganan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk kategori permasalahan implementasi di kabupaten Banggai sama sekali tidak ada, tetapi masalah yang ada yaitu masalah manajerial dan dengan status penanganan seperti dibawah ini.

Di kec. Luwuk masalah yang terjadi yaitu Bendahara UPK telah mundur dari tugasnya. Dan mengenai penanganan masalah ini sudah selesai dilakukan dengan proses telah dilakukan koordinasi sebelumnya dengan ketua tim koordinasi kecamatan dan diadakan musyawarah bersama pelaku-pelaku kecamatan, serta dilakukan pula pemilihan bendahara UPK yang baru.

2. Kab. Tojo Una-Una

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilapangan sampai bulan mei ’09 dapat diuraikan seperti dibawah ini:

Bahwa untuk kegiatan tahap perencanaan disiklus 3 yang sudah dilaksanakan didua kecamatan baik kec. Ampana Kota maupun Kec. Togean adalah sudah selesai melaksanakan musyawarah desa penetapan kebutuhan, pelatihan Financial Management (FM) bagi UPK kecamatan, dan pelatihan TKT kecamtan.

Selanjutnya, kegiatan bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun kegiatan bidang infrastruktur untuk siklus 1 dan siklus 2 masing-masing progresnya telah mencapai 100 %.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan di kec. Ampana Kota dan kec. Togian baik kegiatan fisik maupun non fisik untuk siklus 1 sudah mencapai 100 %, untuk siklus 2 khusus kec. Togian realisasi kegiatannya sudah mencapai 100 %, sedangakan realisasi kegiatan di kec. Ampana kota hampir mencapai 100 % karena masih ada beberapa desa dalam tahap penyelesaian pekerjaan.

Sejalan dengan itu pula bahwa penanganan terhadap permasalahan yang dilakukan di kab. Tojo Una-Una hanya berkenaan dengan masalah manajerial saja. Adapun permasalahan dan penanganannya dapat kami gambarkan yaitu seperti di Desa Bailo kec. Ampana Kota masalahnya pembuatan sumur suntik belum diselesaikan oleh tukang. Terkait dengan penanganan masalah tersebut telah dilakukan koordinasi dengan pelaku terkait didesa, serta TPK desa yang diminta agar mengorganisir tukang untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang masih tertunda, dan sementara ini sedang menyiapkan pelaksanaannya.

Di Kec. Ampana Kota permasalahan yang terjadi adalah Kegiatan pemuda untuk lomba pidato tingkat remaja (sekolah) belum dapat dilaksanakan, karena peserta masih konsentrasi pada ujian akhir. Berkenaan dengan penanganan masalah ini agar kegiatannya bisa berjalan, telah dilakukan koordinasi dan konfirmasi dengan pihak sekolah dan pelaku yang terkait dimana disepakati untuk melaksanakan kegiatan yang lainnya dan kegiatannya akan segera dilaksanakan.

Kemudian di desa Awo Kec. Togian masalahnya adalah TPK desa kurang perhatian bagi penyelesaian pekerjaan WC sekolah akibatnya pekerjaan tertunda. Penanganan masalah ini telah selesai dilakukan melalui koordinasi kepelaku yang terkait terutama terhadap TPK desa yang bertanggung jawab bagi selesainnya pekerjaan, olehnya telah disepakati dengan TPK untuk segera menyelesaikan pekerjaannya.

Disemua desa Kec. Togian masalah yang muncul yaitu TPK desa belum melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban pekerjaan 100% siklus 1 dan siklus 2. Untuk proses penanganannya sedang diusahakan untuk dilaksanakannya musyawarah pertanggungjawaban oleh TPK desa dan terus dilakukan upaya koordinasi dengan pelaku yang terkait agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dan masalah yang kedua adalah Administrasi TPK desa belum selesai dibuat. Terkait dengan masalah ini penanganannya sedang dilakukan proses pembenahan administrasi oleh TPK desa melalui pendampingan serta bimbingan oleh FK yang dibantu oleh FD dan PL dan diupayakan dalam bimbingan tersebut TPK desa bisa memahami dengan baik sistim pencatatannya.

Kemudian di Kec. Togian masih masalah pelaksanaan BLM kabupaten dimana tenaga kerja belum dibayar lunas oleh pihak III. Masalah ini juga telah dikoordinasikan dengan UPKD dan telah dimusyawarahkan dengan pihak III, yang mana diminta untuk segera melakukan pelunasan upah tenaga kerja yang belum terbayar, dan tenaga kerja mendapat kepastian seluruhnya akan menerima upah kerja masing-masing.

3. Kab. Poso

Berkenaan dengan gambaran kemajuan kegiatan yang telah dicapai pada bulan mei ’09 di kab. Poso dapat disajikan sebagai berikut:

– Pelatihan Financial management (FM) bagi UPK kecamatan dan FK telah dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 mei 2009

– Musyawarah kabupaten sosialisasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 mei 2009

– Pencairan DOK-TA. 2009 tahap I (40%) untuk kabupaten dan 9 kecamatan

-Musyawarah Kecamatan Sosialisasi untuk kec. Poso Kota telah dilaksanakan pada tanggal 28 mei 2009

– Dan kegiatan tingkat kecamatan yang lainnya adalah pendampingan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan siklus 3.

Sejalan dengan itu dalam rangka pencapaian progress kegiatan dilapangan beberapa permasalahan yang muncul yang turut menjadi focus penanganan antara lain sebagai berikut:

Masalah musyawarah sosialisasi kecamatan yang belum terlaksana dan belum adanya jadual sosialisasi kabupaten serta belum adanya DOK kecamatan, terjadi di kec. Lore Tengah, kec. Pamona Barat dan kec. Poso Pesisir Utara. Dalam penanganannya sedang diupayakan secepatnya melalui koordinasi dengan pelaku yang terkait di kecamatan dan kabupaten, serta menginformasikan mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan siklus 3. Dan rencana pelaksanaan sosialisasi kecamatan menunggu pelaksanaan sosialisasi kabupaten siklus 3 dan pencairan DOK ’09.

Di Kec. Lore Selatan permasalahannya pelaku pendamping local (PL) telah mengundurkan diri karena tidak aktif lagi. Terkait dengan itu penanganannya sedang diupayakan dikoordinasikan dengan pelaku yang terkait di kecamatan untuk segera melakukan musyawarah pergantian PL, karena PL merupakan pendamping dari masyarakat yang memiliki wilayah tugas yang sangat menunjang kelancaran kegiatan dilapangan.

Selanjutnya Kec. Pamona Timur masalahnya adalah dari hasil review terhadap hasil IMPG terdapat Sisa usulan yang tidak layak lagi dan harus dimulai proses dari awal. Berkenaan dengan itu penanganan yang dilakukan sedang dikoordinasikan dan dikonfirmasi kembali kemasyarakat mengenai prioritas usulan masyarakat yang tidak layak lagi dan untuk selanjutnya dilakukan proses IMPG dari awal. Dan untuk rencana pelaksanaannya masih menunggu dana DOK yang baru akan diajukan ke KPPN.

Dan di kec. Poso Kota Adanya perubahan lokasi dari 15 kelurahan menjadi 4 kelurahan. Berkaitan dengan masalah perubahan tersebut sebenarnya kec. Poso Kota sudah terbagi menjadi 3 kecamatan yang definitive, setelah perubahan ini pendampingan program tinggal 1 kecamatan (4 kelurahan), sehingga proses perencanaan akan dimulai dari awal dan hal ini juga masih diupayakan dikoordinasikan dengan pelaku yang terkait untuk pelaksanaan di 4 kelurahan sehingga diharapkan hasil yang lebih baik lagi. Sedangkan untuk rencana pelaksanaannya sementara masih menunggu pelaksanaan sosialisasi kabupaten siklus 3 dan pencairan DOK ’09.

4. Kab. Morowali

Berkenaan dengan progress kegiatan yang sudah dicapai sampai bulan mei 2009 di kabupaten Morowali dapat kami uraikan secara singkat sebagai berikut:

– Pelaksanaan pelatihan Financial Management (FM) bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK), wakil TPK desa/pemuda pada tanggal 13 dan 14 mei 2009

– Telah dilaksanakan pelatihan TKT kecamatan, Pokja Pendidikan dan Badan Penyantun Puskesmas (BPP) di 3 kecamatan yaitu kec. Bahodopi, kec. Bungku Tengah dan kec. Bungku Barat.

– Penguatan Tim Desain telah dilaksanakan di kec. Bahodopi.

– Penyerapan DOK kab. TA. 2008 telah mencapai 100%.

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan program dilapangan telah dilakukan upaya proses penanganan terhadap masalah yang muncul sehingga tidak menjadi hambatan yang serius dilapangan. Masalah-masalah yang ada juga masih mencakup kategori masalah manajerial dan penanganannya dapat kami uraikan sebagai berikut:

Ditingkat kabupaten terdapat masalah tentang temuan audit BPKP yang mempermasalahkan pelaksanaan kajian teknis dan kegiatan lainnya TA. 2008 di kabupaten yang dilaksanakan pada bulan januari 2009, BPKP meminta kegiatan tersebut semuanya harus dipertanggungjawabkan pada tahun 2008 atau akhir tahun anggaran. Upaya penanganan yang dilakukan terhadap masalah ini yaitu meminta dukungan KM Prov (HCU) untuk menindaklanjuti/mengklarifikasi agar terjadi persamaan persepsi. Kemudian melalui HCU dan ketua TPK kabupaten telah melakukan klarifikasi di kantor BPKP Sulteng dengan memberikan penjelasan serta memperlihatkan peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang DIPA luncuran 2009 dan dokumen yang lain dari KPDT dan NMC yang mengatur secara teknis mekanisme pelaksanaan optimalisasi program dilapangan. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas pihak BPKP telah dapat memahami seluruhnya ketentuan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Masalah yang lain adalah musyawarah sosialisasi kabupaten belum dilaksanakan karena masih menunggu dana DOK dan PAP sebagai dana talangan. Mengenai penanganannya sedang diupayakan dikoordinasikan dengan pelaku terkait di kabupaten dalam hal ini Tim koordinasi dan satker yang diminta agar segera dapat mengambil langkah solusi dengan menyiapkan pendanaan untuk pelaksanaan musyawarah sosialisasi kabupaten.

Selanjutnya ditingkat kecamatan yaitu Kec. Bahodopi masalahnya yaitu satker kabupaten lambat mengurus pencairan. Untuk itu sedang diupayakan agar proses pencairan di KPPN secepatnya diurus oleh satker, dan dipandang perlu dilakukan konsolidasi dan sosialisasi tentang optimalisasi program di Bappeda (satker & TK) agar lebih proaktif mendukung program. Dan masalah lainnya adalah Tim Pengawas kegiatan didesa pengetahuannya sangat terbatas. Terkait penanganannya sedang diupayakan melakukan motivasi, bimbingan dan kunjungan kepada Tim pengawas di desa-desa, sehingga Tim Pengawas memperoleh pencerahan terhadap ruang lingkup tugas yang dijalankannya dan bisa memahami tanggung jawabnya selaku Tim Pengawas. Kemudian di Kec. Bahodopi dan kec. Soyo Jaya masalah yang lain yaitu kegiatan 2009 masih belum berjalan baik dan terlaksana secara maksimal, karena masih menunggu pencairan DOK 2009. Dalam hal ini sedang diupayakan penanganannya melalui KM kab yang mengkoordinasikannya kepada pihak Bappeda atau satker karena hambatannya menyangkut keterlambatan pencairan dana di KPPN, dan diusahakan agar pencairan dana secepatnya dilakukan agar kegiatan dapat berjalan maksimal.

Di kec. Bungku Barat masalah yang ada yaitu Belum disalurkannya sisa dana 20 % karena pertanggungjawaban pembiayaan sebelumnya belum dilakukan. Untuk itu sedang diupayakan dikoordinasikan dengan pelaku terkait di kecamatan dan desa agar secepatnya melakukan musyawarah pertanggungjawaban kegiatan sehingga proses penyaluran dana 20% dapat segera dilakukan, serta TPK desa perlu menyampaikan pemberitahuan secara administrasi mengenai laporannya terhadap kondisi penyelesaian pekerjaan sesuai target dana 80 %. Masalah berikutnya mengenai belum seluruhnya Desain / RAB dan revisinya dibuat atau disiapkan. Untuk hal ini penanganannya sedang diupayakan melalui konfirmasi dengan Tim Desain dan RAB serta kepada pelaku yang terkait agar penyiapan revisi desain/RAB sudah harus selesai dilakukan, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan kembali sesuai target waktu yang telah ditentukan. Dan masalah yang lainnya di kec. Bungku Barat adalah kurang mampunya TPK desa membuat pertanggungjawaban sesuai yang diharapkan. Terhadap penanganan masalah diatas yaitu sedang diupayakan untuk memberikan pelatihan/on the job dan bimbingan mengenai sistim pencatatan administrasi program kepada TPK desa, sehingga diharapkan TPK desa memahami administrasi dan mampu menjalankan tugasnya.(abdul Razak. HCU Sulteng)

%d bloggers like this: