JEMBATAN ANTAR DESA ANTAR PROPINSI

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DESA BADANGKAIA KEC.LORE SELATAN

Suara gendang dan lagu dero menemani masayarakat yang  sedang asik meluapkan rasa suka cita dan syukur  pada peresmian jembatan  armon desa badangkaia  kecamatan lore selatan kabupaten poso atas  terbangunnya jembatan yang mereka idam-idamkan sejak lama.  Rasa syukur, bangga dan rasa tidak percaya bahwa mereka mampu membangun jembatan sebesar itu, Bapak P.Towimba (mandor pembangunan jembatan) bercerita  bahwa  “selama pembangunan jembatan ini saya susah tidur memikirkan  apakah jembatan ini bisa selesai, masalahnya mereka (masyarakat) yang mengerjakan jembatan ini tidak ada yang punya pengalaman mengerjakan jembatan sebesar dan sepanjang ini  mereka punya hanya modal semangat , yang saya syukuri semua masyarakat desa badangkaia turun tangan mengerjakan jembatan ini baik perempuan maupun laki-laki dan juga bantuan masyarakat dari sulawesi selatan yang menjadikan  sungai ini menjadi jalur utama mereka untuk menditribusikan barang dagangannya.

Desa Badangkaia terletak Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso berbatasan langsung dengan Kecamatan Rampi yang merupakan bagian dari kabupaten Luwu Utara propinsi sulawesi selatan, Masyarakat kecamatan Rampi didominasi oleh masyarakat Lore selatan yang eksodus pada jaman dulu sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Lore. Kondisi ini menyebabkan ramainya jalur dari Kec. Rampi ke kecamatan Lore Selatan maupun sebaliknya, jalan ini merupakan satu-satunya akses  bagi masyarakat untuk mendistribusikan barang dagangan maupun hasil perkebunan mereka  walaupun hanya dalam bentuk jalan setapak yang bisa dilalui oleh kuda dan motor yang sudah dimodifikasi.  Secara umum lahan perkebunan masyarakat desa Badangkaia berada dibagian selatan  ibukota Desa (perbatasan propinsi) yang dipisahkan oleh sungai besar yaitu sungai Badangkaia . Untuk beraktifitas sehari-hari  masyarakat melewati sungai ini sebagai akses  mereka kekebun dan sebagai jalan utama yang menghubungkan kecamatan rampi sulawesi selatan  dan kec. lore selatan sulawesi tengah. Hanya saja aktifitas itu berhenti jika hujan Deras yang menyebabkan sungai meluap. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap jembatan sangat besar  jika melihat lebar sungai ± 100 meter, sudah tentu jembatan yang dibangun lebih dari 100 meter kondisi  ini menciutkan nyali masyarakat untuk membangun jembatan secara swadaya , satu-satunya harapan  untuk membangun jembatan selebar itu adalah usulan melalui musrenbang.

Masyarakat Desa badangkaia didalam kegiatan musrenbang, pembangunan jembatan gantung ini yang setiap tahunnya mereka usulkan namun tidak terealisasikan. Harapan masyarakat untuk terbangunnya jembatan tersebut mulai mendapatkan titik terang  setelah masuknya PNPM-DTK pada tahun 2007, pada proses kajian teknis pada tahun anggaran 2007 dan 2008 pembangunan jembatan ini dijadikan usulan kategori A untuk diintervensi melalui BLM kabupaten, Namun lagi-lagi masyarakat kecewa karena usulan mereka tidak menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi oleh BLM kabupaten. Kondisi ini tidak membuat masyarakat putus asa pada tahun 2009 masyarakat kecamatan lore selatan melakukan pertemuan yang dihadiri oleh unsur pemerintahan, pemuka adat, tokoh masyarakat ,tokoh agama ,pelaku PNPM-DTK serta FK Kecamatan Lore selatan untuk membicarakan pembangunan jembatan ini, dipertemuan itu dibahas mengenai besarnya dana pembangunan jembatan tersebut yaitu sebesar Rp.204.500.000 (berdasarkan estimasi pada saat diajukan ke kategori A).  dan tidak mungkin dibangun menggunakan dana BLM kecamatan TA.2009 yang nilainya dibawah seratus juta. Dari pertemuan itu disepakati bahwa untuk material lokal dan tenaga kerja disiapkan oleh masyarakat sementara untuk material  TOKO (Labran, Semen, besi dll) disiapkan melalui dana BLM Kecamatan Lore selatan  PNPM-DTK TA.2009 .

Setelah pertemuan itu masyarakat desa Badangkaian mulai membentuk kepanitian swadaya melalui musyawarah desa yang dihadiri unsur pemerintahan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pelaku PNPM-DTK termasuk FK Lore Selatan saat itu  (Hendrik Torabu), Dari hasil pertemuan itu disepakati pembagian kelompok kerja berdasarkan tempat bermukim setiap kelompok beranggotakan 10 Orang, Tiap kelompok bekerja selama satu hari setiap minggunya (jumlah kelompok sebanyak tujuh kelompok) kecuali untuk pekerjaan tertentu semua kelompok harus hadir, dalam pertemuan ini juga ditetapkan koordinator penyedian Pasir, bambu, dan material lokal lainnya serta keterlibatan kaum perempuan dalam menyiapkan komsumsi bagi para pekerja. Kegelisahan masyarakat belum berhenti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul diforum bahwa  “Sudah Pastikah Jembatan Itu Akan dibangun..??”

Pada Musyawarah perengkingan yang dilakukan diibukota kecamatan hampir semua masyarakat desa badangkaian datang ketempat musyawarah walaupun hanya mengintip lewat jendela, setelah dilakukan proses perengkingan  dan diumumkan bahwa Pembangunan jembatan ini yang menjadi prioritas pertama, suara gemuruh sorak sorai masyarakat desa badangkaian dari luar gedung meluapkan kegembiraan.

Dari hasil Desain RAB panjang jembatan yang akan dibangun yaitu 130 meter lebar 1,5 meter dengan alokasi biaya Rp.204.500.000 . Setelah musyawarah pendanaan biaya untuk pembangunan jembatan tersebut dari PNPM-DTK sebesar Rp.104.500.000 dan swadaya masyarakat sebesar Rp.100.000.000.-

Sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan gantung ini Konsultan Kabupaten bidang Infrastruktur (Hadi Susanto)  melakukan pelatihan singkat tentang  teknik dan cara pembangunan Jembatan Gantung.  Pada proses pelaksanaan jam  enam pagi para pekerja sudah mulai bekerja, tidak ketinggalan kaum ibu menyiapkan air minum, kopi dan pada saat makan siang kaum ibu datang membawa makanan. kondisi ini berjalan hingga jembatan tersebut selesai dibangun dan akhirnya diresmikan oleh Bapak camat Lore Selatan pada tahun 2010. Jembatan gantung ARMON tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Desa badangkaia tetapi semua masyarakat kecamatan Lore selatan serta masyarakat Kecamatan Rampi Sulawesi Selatan.

Secuil dari pengalaman diatas, Harapan masyarakat kepada Pemerintah, sebagai ‘Agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan :

  • Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk  berkembang (enabling)
  • Memperkuat potensi  atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan (empowering)
  • Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. (Protecting)

    Hanya saja kata pepatah jauh panggang dari api, Hasil musrenbang yang sebagai tombak  yang akan mengakomodir kebutuhan masyarakat terpatahkan oleh kebutuhan segelintir orang ditingkat eksekutif dan legislatif dikabupaten. Padahal untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting. Dengan sudut pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. (an. PMC sulteng)

  • Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s