Sinergi Program PNPM-DTK Dengan Musrenbang Reguler Kab. Banggai

SINERGI PROGRAM

Pemerintah, sebagai ‘agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu enabling, empowering, dan protecting. Enabling maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk  berkembang. Sedangkan empowering, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. Protecting, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang penting. Dengan sudut pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi

Read the rest of this entry »

Advertisements

Program Magang

foto009PALU – Sedikitnya 26 guru SD dan SMP dari Kabupaten Poso, magang selama sepuluh hari di SDN 15 Palu. Menurut kepala SDN 15 Palu, Sukarji S.Sos, para guru magang itu, memulai kegiatannya sejak Senin kemarin senin 16 maret 2009
Dalam proses magang, ada sejumlah agenda yang bakal dipelajari peserta magang. Yakni proses administrasi kelas, KBM, penataan lingkungan, melihat langsung guru pada saat mengajar, Read the rest of this entry »

Dukungan Pemerintah dalam PNPM

pengerasanPemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahannya. Peran pemerintahan yang dilakukan pemerintah meliputi fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tidak mengabaikan Proses pemberdayaan masyarakat yang disertai dengan pemberdayaan lembaga dan aparat (pemerintah).
Read the rest of this entry »

Ilegal Monitoring

LAPORAN
KRONOLOGIS TIM MONITORING ILEGAL
Oleh : Bakran Kolosoi
Empowerment Consultant Kwandang Sub District.

Pada hari selasa tanggal 10 februari 2009, Tim pengelola Kegiatan (TPK) desa Tanjung Karang kedatangan tamu, yang mengaku sebagai Tim monitoring pusat Jakarta, atas nama H. Atbibi T.P dan Yantje Lauti ( Berdasarkan Buku Tamu Kantor Desa Tanjung Karang) kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan / administrasi TPK. Tanpa berbasa basi Pengurus TPK pun langsung menyiapkan berkas yang diminta oleh orang teresbut, kemudian orang tersebut tersebut berkata kami dari tim pusat yang ditugaskan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan PNPM dan setelah monitoring ini selesai kami langsung akan melaporkan hasil monitoring ini ke Jakarta. Kemudian Tim tersebut menanyakan hal- hal sebagai berikut :

  • Tolong siapkan administrasi dan pembukuannya!
  • Berapa total dana PNPM yang masuk di desa Tanjung Karang ?
  • Sudah sampai dimana tahapan pelaksanaan program PNPM di desa ini? Dan mana adminitrasi pelaksanaan LPJ?
  • Apakah pembanguna sekolah ini mendapatkan alokasi dana DAK?
  • Tolong dihubungi kepala sekolah SDN 2 Tanjung karang untuk kami mintai informasi lebih lanjut!

Setelah puas dengan ajuan pertanyaan kamudian tim tersebut meminta salinan/ copian administrasi TPK untuk dibawa ke jakarta, akan tetapi karena alasan bahwa TPK tidak punya salinan administrasi maka tim tersebut hanya mencatat total dana RPD tahap I, LPD tahap I dan RPD tahap II.

Kemudian Tim tersebut berbicara dengan kepala sekolah SDN 2 Tanjung Karang melalui via telepon mempertanyakan kepastian bahwa SDN 2 Tanjung karang tidak mendapatkan alokasi dana DAK, Tim tersebut kemudian meminta nama dan alamat dari kepala sekolah SDN 2 Tanjung Karang dengan maksud akan mengunjunginya untuk berbicara langsung, akan tetapi Kepala sekolah menolak menyebutkan nama dan alamat karena merasa curiga dengan orang- orang tersebut, pikirnya bahwa apabila monitoring ini resmi pasti kepala sekolah mendapatkan pemberitahuan dari Diknas Kabupaten Gorontalo Utara. Setelah merasa tidak berhasil meminta nama dan alamat kepala sekolah, kemudian tim tersebut menjanjikan kepada kepala sekolah bahwa sekolah tersebut akan diberikan alokasi dana DAK tetapi tidak berhasil juga kemudian mereka memberikan alamat tempat mereka bekerja D/a Jl. Gatot Soebroto KAV 32 : 34 Office Tower Lantai 17 Room 1702 Jakarta.