Sekilas

f11Melalui Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Pemerintah Pusat memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan daerah tertinggal dan khusus untuk meningkatkan kapasitas sosial ekonomi daerah dengan mengembangkan kapasitas pemerintah kabupaten dalam memperkuat perencanaan partisipatif sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal dan secara operasional dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sektor. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah akan lebih mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam rangka mencapai agenda tersebut di atas.

Tujuan Umum

Secara umum Program P2DTK bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah tertinggal dan khusus.

Tujuan khusus

  1. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif .
  2. Memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
  3. Melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha
  4. Memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan.
  5. Meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Sasaran

Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi adalah kabupaten yang telah ditetapkan dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/Kep/M-PDT/

02/2005 yang meliputi:

  1. Daerah Tertinggal:

Adalah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Secara terperinci daerah kabupaten tersebut memiliki ciri, yaitu: tertinggal secara ekonomi, sumberdaya manusia, prasarana/ infrastruktur, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang kurang mendukung.

2. Daerah Khusus dan Perbatasan:

Adalah kabupaten yang mengalami bencana alam, bencana sosial serta daerah yang ada di perbatasan dengan Negara lain.

Kelompok yang menjadi sasaran program meliputi:

  1. Pemerintah Daerah.
  2. Komunitas dan masyarakat
  3. Lembaga sosial kemasyarakatan